"Intervensi kami lakukan di semua daerah kecamatan yang memiliki kapasitas fiskal yang besar,"
Jakarta (BRAGANews) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggiatkan 11 program intervensi spesifik untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting di 12 provinsi prioritas.
Pasalnya, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan 12 provinsi prioritas tersebut saat ini sedang menjadi perhatian pemerintah untuk mempercepat penurunan angka stunting dari 21,6 persen pada tahun 2022 menjadi 14 persen di tahun 2024.
"Intervensi kami lakukan di semua daerah kecamatan yang memiliki kapasitas fiskal yang besar," ucap perempuan yang akrab disapa Nadia tersebut saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Ia mengungkapkan 11 program tersebut meliputi dua program yang menyasar remaja putri yakni screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah (TTD), serta tiga program yang ditujukan untuk ibu hamil seperti pemeriksaan kehamilan, konsumsi TTD, dan pemberian makanan tambahan bagi ibu kurang energi kronis (KEK).
Selanjutnya, lima intervensi program yang menyasar balita yakni pemantauan tumbuh kembang, ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan protein hewani bagi baduta, tata laksana balita dengan masalah gizi, serta peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi.
Terdapat pula satu program yang ditujukan bagi remaja putri, ibu hamil, balita, dan masyarakat umum yakni edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita.
Dalam 12 provinsi prioritas, Nadia menyebutkan proporsi kegiatan penurunan prevalensi stunting akan cenderung lebih banyak dan prioritas, termasuk program intervensi spesifik tersebut.
Dihubungi dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat (KOPMAS) Yuli Supriyati berharap regulasi maupun program pemerintah dalam mempercepat penurunan stunting di 12 provinsi prioritas maupun secara nasional bisa dilakukan secara berkesinambungan dan tepat guna sasaran.
"Jadi tidak dibuat saja programnya lalu dibiarkan, tapi ini benar-benar sampai ke akar rumput dari hulu ke hilir permasalahan stunting bisa diselesaikan," ujar Yuli.
Maka dari itu, dirinya pun menilai percepatan penurunan stunting di Tanah Air memerlukan partisipasi dari masyarakat agar program pemerintah bisa berjalan lancar.
Kepedulian masyarakat dimaksud, menurut Yuli, antara lain bagaimana masyarakat menyadari pentingnya literasi gizi. Berdasarkan data World’s Most Literate Nation (2016), literasi gizi Indonesia tercatat rendah dengan berada di posisi nomor dua terbawah dari 61 negara di dunia.
"Jadi bagaimana mereka bisa memperkaya diri, terutama dalam keluarga agar sang ibu bisa mempunyai keinginan untuk bisa belajar soal gizi," ucap dia menambahkan.
Selain literasi gizi, Yuli berharap rasa empati masyarakat akan kesulitan orang lain bisa ditingkatkan lantaran perasaan tersebut kini semakin menyusut, apalagi di era globalisasi dan media sosial.
Namun, dia berharap sosialisasi yang dilakukan berbagai pemangku kebijakan mengenai penurunan prevalensi stunting kepada masyarakat harus dilakukan secara masif agar masyarakat bisa menaruh perhatian pada isu ini, terutama di 12 provinsi prioritas.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Khaerul Izan
Comments
Post a Comment