Pemerintah-swasta kolaborasi tangani "stunting" tekan ke 14 persen

 

Ilustrasi stunting pada anak. (BRAGANews/HO-Siloam Hospital)

“Saat ini masih dalam pembahasan apa bentuk kegiatannya, namun sepertinya akan banyak berupa pergerakan masyarakat,”

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah melibatkan pihak swasta untuk mencapai target penurunan angka prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024, salah satunya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melalui Kolaborasi Inklusif Pengusaha Indonesia Atasi (Kipas) Stunting.     “Saat ini masih dalam pembahasan apa bentuk kegiatannya, namun sepertinya akan banyak berupa pergerakan masyarakat,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi kepada Antara, di Jakarta, Jumat. Ia mengatakan bahwa pergerakan masyarakat tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran dan keterlibatan publik dalam penanganan stunting melalui program Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Jambore Kader, serta Cegah Stunting Itu Penting. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021, stunting atau tengkes adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang di bawah standar. Saat Pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Apindo periode 2023-2028 di Jakarta, Senin (31/7), Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan pihaknya sudah membuat nota kesepahaman dengan BKKBN dan Kementerian Kesehatan untuk bekerja sama menurunkan prevalensi stunting. Apindo akan mendorong 1.000 pengusaha untuk berpartisipasi menjadi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) guna membantu pemerintah mengurangi angka prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024. Shinta mengatakan penanganan stunting memerlukan peran aktif sektor swasta karena merupakan tanggung jawab moral untuk memajukan bangsa. Apindo telah membentuk tim khusus untuk mengimplementasikan program Kipas Stunting yang terdiri dari perwakilan perusahaan dan para pakar di bidang nutrisi dan penanganan stunting. Shinta menyatakan bahwa fase awal program Kipas Stunting, yang merupakan salah satu pilar strategis kepengurusan Apindo periode 2023-2028, akan diimplementasikan di tiga kota/kabupaten di tiga provinsi. Fase awal implementasi program yang akan diluncurkan pada akhir Agustus 2023 tersebut akan mencakup 24 pos pelayanan terpadu (posyandu) di provinsi Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan total 3.600 penerima manfaat. Shinta menuturkan bahwa rencananya program tersebut akan menyediakan makanan bergizi untuk balita berusia 6-24 bulan, ibu hamil, dan ibu menyusui masing-masing selama 16 minggu. Apindo juga akan mendorong peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan, kader, dan warga untuk membuat makanan bernutrisi dari protein hewani serta berbagai varian pangan lokal, ucapnya. Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Hasto Wardoyo menyatakan kolaborasi penanganan stunting sebagai bentuk pengamalan Pancasila. “Gerakan yang dilakukan Apindo itu menjadi best practice dalam bergotong royong dan ‘Pancasila in action’,” kata Hasto. BKKBN telah menyerahkan data keluarga dengan anak berisiko tinggi menderita stunting yang nantinya akan dibagikan kepada para pengusaha yang berpartisipasi dalam program Kipas Stunting tersebut, ujarnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman

Editor: Agatha Olivia Victoria